SD NO. 11 JIMBARAN, KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG

Motto SD No. 11 Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

SD NO. 11 JIMBARAN, KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

SD NO. 11 JIMBARAN, KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

SD NO. 11 JIMBARAN, KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

SD NO. 11 JIMBARAN, KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

May 3, 2013

Solusi DAPODIK PTK Kosong

May 2, 2013

Perjuangan seorang OPS yg usianya tdk muda lagi

Ada sebuah crita nyata tentang Perjuangan seorang OPS yg usianya tdk muda lagi. singkat cerita pada sorehari ada duaorang dtg ketempatku yg satu OP dan yg satu lagi guru yng kebetulan datanya blm beres dg wajah yg loyo. pdhl kami beda kabupaten akhirnya dengan senang hati saya ke sekolahan mereka untk melihat Aplikasinya, aq kaget ternyata aplikasi yg digunakan aplikasi yang sangat lama sekali, OP itu bercerita Aplikasi ini saja saya dapat dari Internet karna saya sudah muter kesemua Sekolahan tidak ada yg mau bantu kedinas mlh dimarahin. untung aq bawa fles yg ada aplikasi terbaru akhirnya aq Istal. akhirnya OP sambil menatapku dg tersenyum bahagia. sungguh mengharukan seorang OP yg sudah tua berusaha dengan sekut tenaga agar temen mereka mendapatkan tunjangan namun diseklilingnya tak memperdulikanya. Penghargaan Apa yg pantas Untuk OP itu iya mengabdi sudah 30 tahun menjadi PTT ??? sumber

Operator Pengolah Data Dapodik Sekolah Harus Dapat Honor

Operator Pengolah Data Dapodik Sekolah Harus Dapat Honor

JAKARTA - Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) meminta pemerintah memberikan uang insentif bagi tenaga pengelola dan validasi data guru yang akan menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).

"Pemerintah dan pemerintah daerah diminta segera menganggarkan biaya oprasional pengelola dan validasi tunjangan profesi guru," kata Sekjen FGII, Iwan Hermawan kepada JPNN, Sabtu (9/3) petang.

Dia menyebutkan, berdasarkan temuan Ombudsman RI, keterlambatan penyaluran TPP guru disebabkan lambatnya penyerahan validasi data dari daerah ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

"Hasil investigasi ombudsman ditemukan bahwa para petugas pengelola dan validasi TPP guru tidak diberi insentif khusus karena tidak ada anggaran biaya oprasional," ujar Iwan.

Padahal, lanjut Iwana, kebanyakan pegawai/honorer yang mengelola serta melakukan validasi data TPP ada yang sampai sampai kerja 24 jam. Hal itu disebabkan pengelola dikejar waktu dan harus segera mengirim data guru ke pusat.

"Mungkin karena faktor inilah yang menyebabkan tidak utuhnya pembayaran tunjungan profesi guru, karena kelambatan proses pengelolaan dan validasi data dari daerah ke pusat juga lama," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Ombudsman RI, Azlaini Agus mengungkapkan, investigasi yang mereka lakukan menemukan pengelolaan dan validasi data guru penerima TPP di daerah, bukan menjadi pekerjaan wajib pegawai dinas pendidikan.

"Temuan kita di daerah, pengelolaan data TPP ini mereka lakukan setelah jam kerja. Banyak yang sampai tengah malam. Itu karena pengelolaan TPP memang bukan tugas pokok pegawai di daerah," jelasnya.

Sumber berita : JPNN.COM
http://sertifikasi-guru-2013.blogspot.com/2013/04/operator-pengolah-data-dapodik-sekolah.html

DAFTAR ISI



By COMANK