- Ragil Indaryanto mungkin karena jaringan shg gak cepat muncul coba pindah di rombel lain dulu, atau mungkin itu hasil kiriman smt 1
May 3, 2013
Solusi DAPODIK PTK Kosong
May 2, 2013
Perjuangan seorang OPS yg usianya tdk muda lagi
Ada sebuah crita nyata tentang Perjuangan seorang OPS yg usianya tdk muda lagi. singkat cerita pada sorehari ada duaorang dtg ketempatku yg satu OP dan yg satu lagi guru yng kebetulan datanya blm beres dg wajah yg loyo. pdhl kami beda kabupaten akhirnya dengan senang hati saya ke sekolahan mereka untk melihat Aplikasinya, aq kaget ternyata aplikasi yg digunakan aplikasi yang sangat lama sekali, OP itu bercerita Aplikasi ini saja saya dapat dari Internet karna saya sudah muter kesemua Sekolahan tidak ada yg mau bantu kedinas mlh dimarahin. untung aq bawa fles yg ada aplikasi terbaru akhirnya aq Istal. akhirnya OP sambil menatapku dg tersenyum bahagia. sungguh mengharukan seorang OP yg sudah tua berusaha dengan sekut tenaga agar temen mereka mendapatkan tunjangan namun diseklilingnya tak memperdulikanya. Penghargaan Apa yg pantas Untuk OP itu iya mengabdi sudah 30 tahun menjadi PTT ??? sumber
Operator Pengolah Data Dapodik Sekolah Harus Dapat Honor
Operator Pengolah Data Dapodik Sekolah Harus Dapat Honor
JAKARTA - Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) meminta pemerintah
memberikan uang insentif bagi tenaga pengelola dan validasi data guru
yang akan menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).
"Pemerintah dan pemerintah daerah diminta segera menganggarkan biaya
oprasional pengelola dan validasi tunjangan profesi guru," kata Sekjen
FGII, Iwan Hermawan kepada JPNN, Sabtu (9/3) petang.
Dia menyebutkan, berdasarkan temuan Ombudsman RI, keterlambatan
penyaluran TPP guru disebabkan lambatnya penyerahan validasi data dari
daerah ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
"Hasil
investigasi ombudsman ditemukan bahwa para petugas pengelola dan
validasi TPP guru tidak diberi insentif khusus karena tidak ada anggaran
biaya oprasional," ujar Iwan.
Padahal, lanjut Iwana,
kebanyakan pegawai/honorer yang mengelola serta melakukan validasi data
TPP ada yang sampai sampai kerja 24 jam. Hal itu disebabkan pengelola
dikejar waktu dan harus segera mengirim data guru ke pusat.
"Mungkin karena faktor inilah yang menyebabkan tidak utuhnya pembayaran
tunjungan profesi guru, karena kelambatan proses pengelolaan dan
validasi data dari daerah ke pusat juga lama," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Ombudsman RI, Azlaini Agus mengungkapkan,
investigasi yang mereka lakukan menemukan pengelolaan dan validasi data
guru penerima TPP di daerah, bukan menjadi pekerjaan wajib pegawai dinas
pendidikan.
"Temuan kita di daerah, pengelolaan data TPP ini
mereka lakukan setelah jam kerja. Banyak yang sampai tengah malam. Itu
karena pengelolaan TPP memang bukan tugas pokok pegawai di daerah,"
jelasnya.
Sumber berita : JPNN.COM
http:// sertifikasi-guru-2013.blogspot. com/2013/04/ operator-pengolah-data-dapodik- sekolah.html
Subscribe to:
Posts (Atom)